Jatinangor (30/03/2022) Menkopolhukam menyampaikan bahwa IPDN mempunyai posisi yang strategis untuk membangun aparatur yang demokratis, professional dan melayani sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, aparatur pemerintahan yang merupakan salah satu sumber pengkaderan dan rekrutmennya ada di IPDN ini, memiliki tugas untuk membangun kesejahteraan rakyat melalui demokrasi dengan sikap pelayanan. Hal ini disampaikan oleh Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P pada saat menjadi narasumber dalam kegiatan stadium general IPDN dengan tema “Penguatan Stabilitas Politik, Hukum dan Keamanan Dalam Negeri”. Pada kesempatan ini IPDN juga memberikan penghargaan Kartika Asta Brata Utama yang diserahkan langsung oleh Rektor IPDN Dr. Hadi Prabowo, M.M kepada Menkopolhukam. Rektor mengatakan bahwa penghargaan dan apresiasi ini diberikan atas jasa luar biasa Bapak Mahfud dalam memberikan kontribusi kepada IPDN, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, ilmu pemerintahan dan berprestasi di bidang pemerintahan. Kegiatan stadium general ini dilaksanakan secara daring dan luring dan diikuti oleh seluruh civitas academica IPDN baik yang berada di kampus Jatinangor maupun yang berada di kampus daerah, serta disaksikan pula oleh seluruh mahasiswa pasca sarjana dan keprofesian IPDN secara daring.

Selain berbicara terkait stabilitas politik, hukum dan keamanan, narasi tentang Indonesia Emas 2045 menjadi salah satu bahasan yang disampaikan pula oleh Menkopolhukam. “Berdasarkan Perpres No. 22 tahun 2010 dan No 15 tahun 2016, kita akan menghadapi Indonesia emas pada tahun 2045. Indonesia emas ini dapat dikatakan sebagai negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Indonesia bisa mencapai Indonesia emas apabila telah meraih beberapa aspek, seperti masuk lima besar kekuatan ekonomi dunia, pendapatan perkapita sekita US$ 23.900, angka partisipasi perguruan tinggi mencapai 60% dan lulusan SMTA sudah mencapai > 70%. Kita bisa mencapai itu apabila kita konsisten menyelenggarakan negara sesuai dengan ideologi dan konsisten”, ujar Mahfud. Selain terkait Indonesia Emas, Mahfud juga kembali menegaskan tentang pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, khususnya untuk seluruh praja IPDN yang merupakan calon aparatur sipil negara Indonesia. Ketika ada pertanyaan yang dilontarkan oleh praja terkait bagaimana cara menjaga public trust, Mahfud mengatakan bahwa modal dasar menjaga public trust adalah moralitas, “Kita harus memiliki nilai-nilai moral, etika, tunduk pada peraturan, transparan, akuntabel, mau berdialog, melayani, nilai-nilai yang bisa mendukung kita bisa dipercaya. Hal ini lah yang nanti dapat menjaga kita memelihara public trust. Karena di era demokrasi ini, apabila kita tidak pintar dalam memperbaiki disorientasi-disorientasi yang terjadi karena pelanggaran hukum maka kita akan menghadapi distrust (ketidakpercayaan), dan apabila distrust ini dibiarkan ini berkembang dan semakin massif maka akan terjadi disobedient (pembangkangan). Ini yang harus kita cermati dan antisipasi”, ujarnya.

Kehadiran Menkopolhukam ini merupakan suatu kebanggaan untuk IPDN, Rektor IPDN mengatakan bahwa sebagai salah satu negarawan Mahfud MD telah berhasil melaksanakan stabilisasi dalam bidang politik, hukum dan keamanan. “Dibawah kepemimpinan Bapak Mahfud, banyak sekali capaian-capaian ataupun peningkatan yang diperoleh Indonesia. Selain stabil dan kondusifnya situasi politik, hukum dan keamanan Indonesia, Bapak Mahfud juga berhasil mendorong Indonesia meningkatkan indeks demokrasi dengan nilai 6,71. Nilai ini menunjukan bahwa pelaksanaan demokrasi dan keamanan di Indonesia cukup baik”, tuturnya. Selain indeks demokrasi, indikator makro ekonomi yang menyentuh angka 3,69% juga merupakan peningkatan besar bagi Indonesia. “Bapak Mahfud juga turut serta mewujudkan penurunan indeks kemiskinan dan pengangguran terbuka yang ada di Indonesia. Kemiskinan kita ada di angka 9,71% dan tingkat pengangguran terbuka pun kita mengalami penurunan menjadi 6,49%. Begitupun dengan konsumsi rumah tangga 3,55%, investasi 3,80%, indeks pembangunan manusia 72,29%, indeks persepsi korupsi mendapatkan peningkatan pada ranking 96, dan daya saing pada posisi 37”, ujar Rektor. Hadi menyampaikan bahwa dengan adanya kegiatan ini diharapkan seluruh civitas academica IPDN mendapat penjelasan langsung dari Menkopolhukam terkait kebijakan-kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan, yang nantinya dapat meningkatkan wawasan dan kapasitas ASN dan praja IPDN. “Semoga kehadiran Bapak Menkopolhukam ini akan menambah wawasan kita dan memberikan spirit, semangat didalam pengabdian kita untuk negara dan bangsa”, ujarnya. Rektor IPDN juga menegaskan bahwa kita tidak akan mampu meningkatkan perwujudan kesejahteraan masyarakat tanpa adanya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi juga tidak akan bisa diwujudkan tanpa adanya pembangunan dan pembangunan tidak akan bisa terwujud apabila tidak ada stabilitas politik, hukum keamanan yang kondusif, stabil dan terkendali.

• Sumber Berita:

  Kepala Bagian Kerja Sama dan Hukum
  
  La Ode Muhamad Alam Jaya, S.STP., M.Si

• By:

  Super Admin